Inilah kita.com | Jakarta — Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa BP Haji telah siap melaksanakan dalam penyelenggaraan haji di tahun 2026.
Hal ini ia sampaikan saat BP Haji menggelar acara Tarhib Ramadhan bersama awak media, di kantor BP Haji, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (27/02/25).
Dahnil mengatakan, saat ini BP Haji sedang fokus menata struktur organisasi sembari menunggu revisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
“Penyelenggaraan Haji tahun 2025 adalah masa transisi, masih dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan tahun 2026 sepenuhnya dilaksanakan oleh BP Haji atau apapun namanya sambil menunggu hasil revisi UU,” ucap Dahnil.
Dia juga menegaskan pentingnya penyelenggaraan haji yang mengutamakan prinsip EMAN yakni; Efisien, Aman, dan Nyaman. Dia mengatakan, prinsip ini menjadi landasan utama BP Haji dalam memastikan jamaah haji Indonesia mendapatkan pelayanan terbaik di setiap aspek penyelenggaraan.
“Efisiensi operasional, keamanan jamaah, dan kenyamanan dalam beribadah adalah prioritas utama kami,” ujarnya.
Dia juga menjelaskan ada tiga hal penting dalam pelayanan haji yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada BP Haji, yakni: Pertama, memberikan perhatian tugas dan teknis penyelenggaraan ibadah haji.
“Ibadah haji merupakan ritual tahunan dan pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan aman, nyaman dan efisien,” kata Dahnil.
Kedua, ekosistem ekonomi haji harus menjadi perhatian serius BP Haji karena penyelenggaraan ibadah haji memiliki dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
“Asrama haji bisa dikelola jadi pusat pengembangan ekonomi, dan klinik haji bisa difungsikan 24 jam tidak hanya di musim haji saja. Bahkan, bisa ditingkatkan menjadi klinik pratama atau utama, dan rumah sakit haji,” lanjutnya.
Ketiga, sejarah Indonesia bahwa haji menjadi simbol kemajuan, peradaban, perjuangan, dan Indonesia berubah ketika tokoh besar Hasyim Asyari dan Ahmad Dahlan pulang menunaikan ibadah haji berjuang merebut kemerdekaan.
“Ibadah haji harus menjadi simbol kebudayaan Indonesia, tidak berhenti pada makna yang fana. Kemabruran haji harus memiliki manfaat luar biasa bagi masyarakat, dan menjadi teladan,” ucap Dahnil dihadapan para wartawan.
Dahnil menyebut, pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 bagi BP Haji adalah fase tarwiyah, atau fase persiapan. Untuk kemudian memegang penuh pengelolaan ibadah haji mulai tahun 2026 oleh BP Haji.
“Bisa dibilang, saat ini bagi BP Haji adalah fase tarwiyah, atau fase persiapan, untuk kemudian menjalankan otoritas penuh untuk pelaksanaan pelayanan haji di 2026,” tutur Dahnil.
Selain menyoroti masih tingginya ongkos naik haji saat ini, Dahnil juga menanggapi keluhan tentang lamanya masa antrian jamaah haji Indonesia yang sampai belasan bahkan puluhan tahun.
“BP Haji akan melakukan reformasi Data Perhajian untuk mempercepat masa antrian sekaligus tetap menunggu kebijakan dalam negeri Arab Saudi dan berharap antrian jamaah haji Indonesia ini bisa dipercepat,” pungkasnya.
